Aptrindo Desak Kemenhub Atur Angkutan Logistik di Masa PSBB

Kendati aturan PSBB tidak melarang operasional angkutan logistik, tetapi pelaku usaha masih memerlukan aturan yang lebih pasti dan jelas terkait pengangkutan logistik dari otoritas terakit, yakni Kementerian Perhubungan.

Sejumlah truk yang akan menyeberang ke Sumatra antre masuk ke kapal roro di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (15/5/2019). – ANTARA/Asep Fathulrahman

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesian(Aptrindo) meminta Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan tegas mengenai pergerakan jalur logistik setelah Kementerian kesehatan merilis Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar lewat Peraturan Menteri Kesehatan RI No.9/2020.

Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan dalam beleid Menteri Kesehatan tersebut memang menyebutkan pergerakan angkutan logistik secara penuh tidak dilakukan pembatasan. Namun, pelaku usaha masih memerlukan aturan yang lebih pasti dan jelas terkait pengangkutan logistik dari otoritas terakit, yakni Kementerian Perhubungan.

Terlebih, lanjutnya, masih terdapat wilayah yang melakukan pembatasan sedangkan daerah lainnya tidak melakukannya. Hal ini berimplikasi terhadap aktivitas eskpor-impor dan pengiriman logistik yang mungkin tidak sampai ke daerah tujuan.

“Harus ada aturan lebih jelas dari kemenhub karena ini juga erat kaitannya dengan ekspor. Kalau barangnya datang dari luar negeri dibatalkan karena di pelabuhan nggak bisa tampung kan gawat. Begitu juga satu daerah bisa ada pembatasan yang lain belum pembatasan bagaimana jangan sampai berangkat bisa tapi di daerah tujuan nggak boleh. Sinkronisasi,” jelasnya, Minggu (5/4/2020).


Sumber berita :
Baca selengkapnya – Bisnis.com
Post – Anitana Widya Puspa – Bisnis.com
Editor – Hadijah Alaydrus

Views 4,685 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *